APBN Kapitalistik vs Baitulmal: Formulasi Kedaulatan Fiskal Berbasis Syariat Islam
APBN Kapitalistik vs Baitulmal: Formulasi Kedaulatan Fiskal Berbasis Syariat Islam Oleh: Hadi Irfandi, S.Pd., (Peneliti Independen / Pengamat Isu Sosial Kontemporer ICOMAF) Ketergantungan APBN Indonesia pada Sektor Perpajakan Postur APBN terus menempatkan perpajakan sebagai tulang punggung utama pendapatan negara. Dari total target penerimaan negara sebesar Rp3.148 triliun, penerimaan perpajakan—termasuk bea dan cukai—ditargetkan mencapai sekitar Rp2.631 triliun atau menyumbang hampir 83% dari seluruh pendapatan. Ketergantungan yang luar biasa pada kantong rakyat ini menunjukkan betapa dominannya pendekatan ekstraktif dalam tata kelola keuangan publik kita. Jenis pungutan pun kian diperluas melampaui PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Meterai, serta Cukai. Pemerintah terus merencanakan pemajakan atas komoditas minuman berpemanis, pajak karbon, transaksi digital (PMSE), opsen pajak kendaraan daerah, hingga kepatuhan tarif pajak minimum global sebesar 15%. Tekanan untuk membiayai be...