Your Fikrah Mentor

APBN Kapitalistik vs Baitulmal: Formulasi Kedaulatan Fiskal Berbasis Syariat Islam   Oleh: Hadi Irfandi, S.Pd., (Peneliti Independen / Pengamat Isu Sosial Kontemporer ICOMAF) Ketergantungan APBN Indonesia pada Sektor Perpajakan Postur APBN terus menempatkan perpajakan sebagai tulang punggung utama pendapatan negara. Dari total target penerimaan negara sebesar Rp3.148 triliun, penerimaan perpajakan—termasuk bea dan cukai—ditargetkan mencapai sekitar Rp2.631 triliun atau menyumbang hampir 83% dari seluruh pendapatan. Ketergantungan yang luar biasa pada kantong rakyat ini menunjukkan betapa dominannya pendekatan ekstraktif dalam tata kelola keuangan publik kita. Jenis pungutan pun kian diperluas melampaui PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Meterai, serta Cukai. Pemerintah terus merencanakan pemajakan atas komoditas minuman berpemanis, pajak karbon, transaksi digital (PMSE), opsen pajak kendaraan daerah, hingga kepatuhan tarif pajak minimum global sebesar 15%. Tekanan untuk membiayai be...

  Sudah Merdeka atau Masih Terjajah Oleh: Siti Rima Sarinah Bulan Agustus menjadi momen penting bagi rakyat Indonesia dalam memperingati hari kemerdekaan yang sudah diperoleh selama 81 tahun. Setiap tanggal 17 Agustus, seluruh negeri ini dihiasi ornamen merah putih dan berbagai kemeriahan dengan adanya lomba-lomba menunjukkan sebuah kebahagiaan dan euforia rakyat Indonesia sebagai negeri yang sudah merdeka. Indonesia memang terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang secara fisik, dan para penjajah sudah hengkang dari bumi pertiwi atas jasa-jasa para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa mereka agar negeri ini bebas dari penjajahan. Namun benarkah kita sudah menjadi negeri yang merdeka, atau hanya simbol kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia dengan hengkangnya para penjajah dari negeri ini? Negeri yang merdeka merupakan negeri yang bebas dari intervensi dari negara lain baik fisik maupun pemikiran (aturan dan sistem). Bebas mengatur dan mengelola sumber daya alam negeri ini ya...

  Dibalik Narasi HAM Global, Menyingkap Agenda Politik Propaganda LGBT Oleh: Eriza Irawan Jagat pendidikan dan politik nasional belakangan ini kembali diguncang oleh narasi pembelaan terhadap penyimpangan seksual. Di satu sisi, publik disuguhkan postingan akun media sosial BEM Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang mempromosikan propaganda queer dengan merujuk pada booklet usang American Psychological Association (APA) tahun 2008. Mereka mengklaim bahwa homoseksualitas "bukanlah gangguan mental, melainkan bagian normal dan natural dari keragaman." Di sisi lain, dinamika regulasi di tingkat negara menunjukkan kondisi yang sangat kompleks. Kebijakan Pertahanan Negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 secara eksplisit mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara yang dinilai setara bahayanya dengan ancaman terhadap kedaulatan lainnya. Inisiasi hukum pidana oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tengah ...

Miras Dilegalkan, Kekacauan Tak Terelakkan Oleh: Amila Shaliha Warga Kota Bogor baru-baru ini disuguhi tontonan yang meresahkan. Viral di media sosial yang memperlihatkan keributan di salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah. Berdasarkan kesaksian beberapa pihak, keributan antar pengunjung ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Diduga pemicunya adalah hilang akal yang disebabkan mabuk, imbas dari bebasnya penjualan minuman beralkohol di THM tersebut. Kerap menerima laporan dari warga sekitar yang resah, anggota Komisi I DPRD Kota Bogor akhirnya turun tangan dan mendesak Satpol PP untuk menindaklanjuti kasus ini. Kecurigaan publik terbukti pasca Satpol PP melakukan sidak. Ditemukan sekitar 35 botol minuman beralkohol golongan B dan C. Temuan ini menjadi bukti kuat adanya pelanggaran karena THM tersebut beroperasi tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. (bogornetwork.com) Menjadi pertanyaan, jika memang terbukti THM tersebut ...

Mengakui Perbedaan atau Melegalkan Penyimpangan? Oleh: Herliana Tri M., S.P. Arus globalisasi dan kampanye hak asasi manusia yang berlandaskan paham sekuler-liberal semakin masif. Seruan untuk menerima penyimpangan orientasi seksual dikemas sedemikian rupa agar masyarakat memaklumi, menerima, bahkan melegalkan keberadaan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sebagai bagian dari keragaman manusia. Namun, jika ditinjau melalui perspektif syariat Islam, narasi tersebut dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran agama. Fenomena LGBT saat ini tidak lagi dipandang sebatas persoalan moral individu, tetapi telah berkembang menjadi gerakan sosial dan politik yang berskala global. Gerakan ini dinilai memperoleh dukungan dari berbagai korporasi multinasional, lembaga internasional, serta negara-negara yang mengusung ideologi sekuler-kapitalistik. Dengan landasan liberalisme, hak individu ditempatkan sebagai nilai utama selama dilakukan atas dasar pers...

Masalah Listrik? Islam Punya Solusinya Oleh: Halimatus Sa'diah, S.Pd. Di Indonesia, setiap tahun kebutuhan akan listrik selalu meningkat. Hal ini dikarenakan pertambahan jumlah penduduk ataupun karena peningkatan konsumsi tenaga listrik itu sendiri. Penduduk yang mengonsumsi tenaga listrik tidak hanya penduduk di perkotaan atau di Pulau Jawa saja, tetapi hingga di pedesaan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Pemadaman listrik bergilir yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali sudah terjadi selama dua minggu sejak dilaporkan pertama pada 8 Juni 2026. Pihak PLN mengklaim penyebab hal ini terjadi dikarenakan kendala teknis. Begitu pula pemadaman bergilir juga terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat di beberapa daerah, mulai dari kegiatan rumah tangga, pelayanan publik, hingga sektor usaha yang membutuhkan pasokan listrik stabil. Dilansir dari TRIBUNKALTIM.CO (27/06/2026...

Buku yang Menjual Janji, Bukan Perbaikan Fikrah Oleh : Your Fikrah Mentor Buku-buku pengembangan diri menjadi bacaan favorit banyak orang karena menawarkan sesuatu yang sedang dicari masyarakat modern, yaitu jalan keluar cepat dari masalah hidup. Di tengah tekanan ekonomi, persaingan kerja, hubungan sosial yang rumit, serta rasa cemas akan masa depan, banyak orang berharap menemukan jawaban praktis melalui buku. Judul-judulnya dibuat sangat menarik, seolah mampu membuka pintu sukses, ketenangan, dan perubahan besar dalam waktu singkat. Dari sinilah daya tarik itu bekerja. Pembaca datang dengan keresahan nyata, lalu disambut oleh janji yang terdengar menenangkan. Namun, banyak buku semacam itu justru menjebak pembacanya pada gambaran hidup yang terlalu sederhana. Dunia digambarkan seakan netral dan selalu memberi hasil baik bagi siapa saja yang berpikir positif. Pembaca diarahkan untuk percaya bahwa semangat, keyakinan diri, dan keberanian mengambil langkah sudah cukup untuk menembus se...

Khutbah Jumat Tidak Pernah Aman di Bawah Sistem Zalim Oleh : Hadi Irfandi, S. Pd. Khutbah Pertama الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba’du. Jama'ah Jum'at rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah سبحانه وتعالى dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya dalam ibadah pribadi, tetapi juga dalam cara kita membaca keadaan, menolak kezaliman, dan menegakkan kebenaran sesuai tuntunan Allah. Jama'ah yang dimuliakan Allah, Kita menyaksikan harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja makin sempit, ketimpangan sosial melebar, dan konflik di dunia Islam terus berulang. Yang paling merasakan beban adalah rakyat kecil. Pedagang kehilangan pembeli, buruh hidup dalam ketidakpastian, petani terhimpit biaya, dan generasi muda menatap masa depan...

  Kala Hak Rakyat Diperjualbelikan Oleh Negara Oleh: Siti Rima Sarinah Negara adalah pihak yang diberi amanah untuk mengurus dan melayani seluruh kebutuhan rakyat. Hajat hidup rakyat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, air, listrik, dan kebutuhan lainnya semestinya dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Pasalnya, negara memiliki kewenangan mengelola kekayaan alam yang sejatinya milik rakyat, lalu hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk menjamin serta memfasilitasi seluruh kebutuhan hidup mereka. Namun, paradigma negara dalam sistem kapitalisme berbeda dalam memosisikan peran negara. Sistem ini menihilkan fungsi negara sebagai pelayan urusan rakyat. Dalam kapitalisme, rakyat tidak dipandang sebagai pihak yang harus dilayani, melainkan sebagai “mesin pencetak uang” melalui berbagai pungutan yang dibebankan kepada mereka, termasuk pungutan untuk kebutuhan dasar seperti listrik. Fakta tersebut tampak dalam kasus suplai listrik ilegal bagi para p...

  Defisit Anggaran Negara, Haruskah Kepentingan Rakyat Dikorbankan? Oleh : Siti Rima Sarinah Negara mengalami defisit anggaran terus digaungkan ke tengah masyarakat hingga hari ini. Langkah efisiensi pun dilakukan untuk menekan pengeluaran negara, salah satunya dengan pemangkasan anggaran untuk daerah. Kebijakan ini membuat daerah harus memutar otak untuk mendapatkan dana tambahan agar operasional daerah tetap bisa berjalan. Menaikkan berbagai macam pajak pun dijadikan solusi oleh daerah sebagai dana tambahan. Jeritan masyarakat pun semakin kencang terdengar akibat kenaikan pajak yang membuat kehidupan mereka semakin terhimpit.  Tidak ada yang salah dari kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran mengingat pemasukan negara semakin menipis. Maka sudah seharusnya negara mengelola keuangan dengan sebaik-baik mungkin dan memprioritaskan hanya untuk kepentingan rakyat dan biaya operasional negara. Namun sayangnya disisi lain justru negara menggelontorkan dana yang cukup besa...