Defisit Anggaran Negara, Haruskah Kepentingan Rakyat Dikorbankan?

 

Defisit Anggaran Negara, Haruskah Kepentingan Rakyat Dikorbankan?

Oleh : Siti Rima Sarinah

Negara mengalami defisit anggaran terus digaungkan ke tengah masyarakat hingga hari ini. Langkah efisiensi pun dilakukan untuk menekan pengeluaran negara, salah satunya dengan pemangkasan anggaran untuk daerah. Kebijakan ini membuat daerah harus memutar otak untuk mendapatkan dana tambahan agar operasional daerah tetap bisa berjalan. Menaikkan berbagai macam pajak pun dijadikan solusi oleh daerah sebagai dana tambahan. Jeritan masyarakat pun semakin kencang terdengar akibat kenaikan pajak yang membuat kehidupan mereka semakin terhimpit. 

Tidak ada yang salah dari kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran mengingat pemasukan negara semakin menipis. Maka sudah seharusnya negara mengelola keuangan dengan sebaik-baik mungkin dan memprioritaskan hanya untuk kepentingan rakyat dan biaya operasional negara. Namun sayangnya disisi lain justru negara menggelontorkan dana yang cukup besar untuk hal-hal yang sifatnya bukan sesuatu yang urgent dan bukan untuk kepentigan rakyat.

Ramainya sepeda motor berlogo BGN (Badan Gizi Nasional) yang tengah viral di media sosial. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan sejumlah motor tersebut ditujukan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang ytelah dipesan di tahun 2025 (kompas.com, 07/04/2026).

Kehadiran pengadaan motor listrik untuk SPPG tentu menyakiti hati rakyat. Ditengah kondisi perekonomian negara yang karut marut yang berimbas semakin terpuruknya ekonomi rakyat, negara dengan mudahnya mengucurkan dana untuk hal yang tidak penting. Tidak dimungkiri proyek MBG menjadi proyek yang digawangi oleh Presiden Prabowo telah banyak mengeruk keuangan negara. 

Mirisnya, dana MBG untuk tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun dan pengadaan motor listrik mencapai Rp 42 juta per unit. Terbayang jelas berapa banyak uang negara yang notabene uang rakyat dihambur-hamburkan demi untuk merealisasikan kebijakan populis orang nomor satu negeri ini.

Demi keberlangsungan proyek MBG, dana pendidikan dan kesehatan pun dikorbankan dan dialihkan untuk proyek ini. Padahal, rakyat sangat membutuhkan dana untuk pendidikan dan kesehatan, tapi negara seakan menutup mata dan telinga demi merealisasi proyek MBG. Walaupun banyak pihak yang mengecam dan meminta agar proyek MBG dihentikan, namun suara rakyat diabaikan begitu saja.

Memang kebijakan diluar nalar, dana ratusan triliun yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dialihkan untuk proyek MB dan membeli sepeda listrik untuk operasional SPPG. Padahal proyek tersebut bukanlah hal yang urgen dan terkesan dengan jelas menghambur-hamburkan uang rakyat.

Di sisi lain, negara sibuk menaikkan berbagai macam pungutan pajak dan terus menambah hutang luar negeri. Lagi dan lagi rakyatlah yang harus membayar hutang-hutang negara, padahal dana yang didapatkan dari hutang tersebut tak sedikit pun dialokasikan untuk kepentingan rakyat.

Inilah bukti nyata bahwa selama penguasa menginginkan programnya berjalan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak atau menghentikan program tersebut. Alih-alih program tersebut berkorelasi pada kesejahteraan rakyat, tetapi yang ada malah sebaliknya menguntungkan para pejabat dan pebisnis yang bermain dalam proyek tersebut. Fakta ini menunjukkan kebobrokan pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada sistem kapitalisme. 

Karena keberadaan sistem ini memang bukan untuk melayani kepentingan rakyat, bahkan rakyat dijadikan “mesin pencetak uang” negara melalui pungutan pajak. Maka yang mendapatkan banyak keuntungan dan kemanfaatan dalam sistem inilah adalah penguasa dan para pebisnis. Sehingga sangatlah wajar apabila mereka memandang segala sesuatu dengan kacamata untung rugi dan bsinis serta menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan yang mereka inginkan. 

Selama sistem kapitalisme masih terus bertahta dan berjaya, maka selama itu pula negara akan terus mengalami kekacauan dan mengundang berbagai masalah di seluruh lini kehidupan. Dan rakyatlah yang menjadi pihak yang sangat dirugikan dan senantiasa dikorbankan. Sehingga untuk lepas dan keluar dari rusaknya sistem yang menuhankan materi diatas segalanya, hanya dengan satu cara menggantinya dengan sistem yang mampu menjadi problem solving bagi rakyat.

Sistem yang mampu memberikan kesejahteraan rakyat, dibawah kepemimpinan penguasa yang amanah dan mengelola semua kekayaan milik rakyat sesuai ketentuan syariat. Rakyat pun dilayani dan diurusi dengan sepenuh hati tanpa meminta kompensasi apapun dari pengurusan tersebut. 

Sistem tersebut adalah sistem Islam berbasis syariat dari sang pemilik jiwa manusia dan alam semesta. Dengan syariatNya akan mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan sistem kapitalisme yang hanya membuat rakyat hidup miskin dan sengsara, dan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran terwujud nyata dalam kehidupan rakyat.