Kapitalisme Menyuburkan Dinasti Kekuasaan

Kapitalisme Menyuburkan Dinasti Kekuasaan

Oleh : Siti Rima Sarinah

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) berakhir ricuh. Sang Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud diduga melakukan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Pasalnya, posisi strategi di Kaltim diduduki oleh sanak keluarga Sang Gubernur. Bukan hanya itu, alokasi anggaran daerah senilai Rp 25 miliar untuk renovasi rumah mewah dan isu anggaran mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar sang Gubernur membuat masyarakat semakin geram. Ditengah kesulitan yang menghimpit rakyat, dengan mudahnya anggaran daerah digunakan untuk kepentingan sang Gubernur.

Spanduk besar yang bertuliskan “Kaltim Darurat KKN”, sebagai bentuk sikap masyarakat Kaltim atas kekesalan mereka dikarenakan sang Gubernur tak mendengar aspirasi rakyatnya. Akibatnya aksi unjuk rasa ini semakin memanas dan diwarnai aksi saling dorong dan lempar antara massa aksi dan aparat kepolisian (liputan6.com, 22/04/2026)

Aksi unjuk rasa yang dilakukan rakyat bukanlah hal baru terjadi di negeri ini. Aksi dilatarbelakangi oleh rasa tidak peduli dan empatinya para pejabat yang hanya mementingkan kepentingan pribad dan kelompoknya. Belum lagi, kebijakan yang dibuat tak satu pun ditujukan untuk kepentingan rakyat. Hal inilah yang membuat hati rakyat semakin terluka. Sebab, mereka dipilih dari suara rakyat dan diberikan amanah untuk menjalankan tugas pemerintahan untuk menjadi pengayom, pelindung dan pelayan rakyat.

Ambisi Kekuasaan

Di masa kampanye pun mereka membuai rakyat dengan kata-kata manis untuk meraih simpati rakyat untuk memilih dan memberikan suaranya. Demi ambisi kekuasaan mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kursi kekuasaan. Walaupun  realitasnya tatkala jabatan kekuasaan telah diperoleh mereka melupakan begitu saja janji dan sumpah untuk melayani dan memberikan penghidupan rakyat yang makmur dan sejahtera.

Siapa yang tidak tergiur menjadi penguasa dan pejabat di negeri ini. Fasilitas dan tunjangan mewah bisa didapatkan dengan mudah. Peluang bisnis pun terbuka lebar bagi mereka tanpa harus berurusan dengan birokrasi hukum. Karena mereka yang membuat kebijakan agar bisa memanfaatkan jabatan sebagai peluang bisnis demi untuk menghasilkan cuan yang banyak. Apalagi Kaltim, sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam seperti batu bara, minyak dan lain sebagainya. 

Dinasti Kekuasaan 

Demi melanggengkan ambisi kekuasaan agar bertahan lama, penguasa negeri ini memberikan jabatan strategis untuk keluarga dan kerabatnya. Dinasti kekuasaan pun dibangun agar jabatan dan kekuasaan senantiasa berada dalam gengaman mereka. Dan mereka dengan mudahnya mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan bangunan dinasti kekuasaan. KKN pun sudah menjadi hal yang lazim dilakukan, tak ada yang bisa menghentikan mereka karena hukum bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Maka wajarlah dinasti kekuasaan tumbur subur di negeri ini.

Dinasti kekuasaan menjadi bangunan yang kokoh yang tak tersentuh hukum diakibatkan sistem kapitalis demokrasi yang membekingi keberadaan dinasti kekuasaan ini. Teori dari oleh dan untuk rakyat hanyalah ilusi untuk mengelabui rakyat. Merekalah yang mengatasnamakan rakyat merasakan kesejateraan dan kemakmuran dengan mengambil harta kekayaan milik negara yang notabene milik rakyat.

Alih-alih mereka bekerja untuk melayani urusan rakyat, justru rakyat dibuat senakin miskin dan sengsara akibat kebijakan yang tak sedikit pun pro krpada rakyat. Rakyat justru dijadikan “sapi perahan” negara dengan berbagai pungutan pajak yang semakin mencekik. Tatkala rakyat melakukan aksi protes dibungkam dengan “kekuatan tangan besi”. Bisa dibayangkan kezaliman nyata dilakukan oleh penguasa hasil cetakan sistem yang mendewakan harta dan kekuasaan di atas segalanya. 

Kekuasaan Adalah Amanah Dunia Akhirat 

Kesalahan paradgma kapitalisme yang memandang kekuasaan sebagai pintu untuk menngumpulkan kekayaan. Sehingga kasus korupsi tak kunjung mampu untuk bisa diberantas karena berlandaskan kekuasaan atas hawa nafsu manusia. Berbeda halnya tatkala kekuasaan yang dianggap sebagai sebuah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu saja akan menunaikan kewajiban untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati dan takkan membiarkan rakyat hidup miskin dan sengsara.

Kekuasaan merupakan amanah dan tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Paradigma ini akan menghadirkan sosok penguasa yang peduli dan peka terhadap urusan rakyat. Tak menjadikan kekuasaan menjadi ajang bisnis apalagi untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Karena penguasa yang amanah sangat memahami kosekuensi yang akan didapatkan, tatkala amanah diabaikan dan membuat rakyat menderita.

Tentu saja sossok penguasa yang amanah dan mendedikasikan diri sebagai pelayan rakyat mustahil hadir dalm sistem kapitalisme. Yang mampu menghadirkan sosok penguasa seperti inilah hanya sistem yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan melaksanakan kekuasaannya dengan penuh amanah. Agar ia menjadi penguasa/pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya pun mencintainya. Dan menjadi hubungan antara penguasa dan rakyat dengan landasan amar makruf nahi mungkar (saling menasehati)  dan bersuka cita menerima setiap aspirasi dan kritik dari rakyatnya.