Proyek IKN Kolaborasi Antara Kebijakan Populis Dan Kepentingan Oligarki

Proyek IKN Kolaborasi Antara Kebijakan Populis Dan Kepentingan Oligarki

Oleh : Siti Rima Sarinah

 

Dorongan untuk segera memanfaatkan gedung-gedung yang sudah dibangun di IKN mulai menguat. Salah satu opsinya dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bangunan yang sudah berdiri tidak mubazir. Sebab, sudah menjadi rahasia umum pembangunan gedung-gedung dan infrastruktur di IKN telah menyedot anggaran degan jumlah yang sangat fantastis. 

Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai bahwa asumsi pemanfaatan awal IKN dapat menghemat anggaran tidak sepenuhnya akurat. Pasalnya, mobilisasi ASN ke IKN justru menambah beban fiskal pemerintah. Sehingga bukan hanya sekadar perpindahan dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia. Melainkan membutuhkan biaya tambahan untuk relokasi pegawai, penyediaan hunian hingga dukungan logistik lainnya, dan biaya tambahan tersebut bukanlah jumlah yang sedikit (kompas.com,02/04/2026).

Dari awal proyek perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah menuai berbagai polemik. Sebab, perpindahan IKN terkesan sangat dipaksakan dengan kondisi perekonomian negara yang tidak baik-baik saja. Dilansir oleh CNN Indonesia, 14/01/2026 mengungkapkan alokasi anggaran untuk IKN masih terus berjalan. Bahkan pemerintahan Presiden Prabowo telah mengalokasinya anggaran anggaran dana dari APBN 2026 sebesar Rp 6,26 triliun untuk pembangunan IKN. Di tahun 2023 anggaran pembangunan IKN sebesar  Rp 27 triliun, tahun 2024 sebesar Rp 43,3 triliun dan di tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 4,7 triliun. Tergambar dengan jelas ratusan triliun dihabiskan untuk pembangunan IKN. 

Apalagi  ketidaksiapan wilayah yang akan menjadi IKN menjadi pertanyaan besar, apakah perpindahan ibukota negara karena faktor urgensitas atau ada kepentingan segelintir orang dibalik perpindahan IKN tersebut. Ketidaksiapan wilayah inilah yang menyedot anggaran yang banyak dan harus mengorbankan APBN dan APBD pun wajib berkontribusi untuk “mendanai” pembangunan IKN. Dan proyek IKN ini menjadi peluang besar bagi pemerintah untuk menambah utang luar negeri yang semakin menggunung.

Padahal, masih banyak kepentingan rakyat yang membutuhkan dana seperti untuk pendidikan dan kesehatan. Namun demi sebuah proyek, penguasa seakan menutup mata dan hanya fokus untuk merealisasikan proyek IKN yang memberikan keuntungan melimpah ruah. Maka wajarlah, jika beredar isu bahwa perpindahan IKN demi merealisasikan kebijakan populis penguasa  yang berkolaborasi dengan oligarki, semua akan dikorbankan termasuk kepentingan rakyat yang menjadi hal yang lazim dalam sistem kapitalisme yang menjadi asas lahirnya kebijakan di negeri ini. 

Tidak dimungkiri, kehadiran sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini bukan untuk mengakomodir kepentingan rakyat melainkan hanya untuk mengakomodir kepentingan penguasa dan oligarki sebagai wujud hubungan simbiosis mutualisme. Sehingga semua aturan dan kebijakan yang lahir dari sistem hanya bertujuan untuk mendapatkan materi dan kemanfaatan serta berlangsungnya kekuasaan terus berada dalam genggaman mereka.

Proyek mubazir yang menghambur-hamburkan uang negara, budaya korupsi dan pejabat yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan mereka, adalah potret buram sistem kapitalisme yang kita hidup dan diatur dengannya.  Akibatnya, rakyat senantiasa hidup dalam kubangan kemiskinan dan kesengsaraan yang semakin dalam. Walaupun rakyat  hidup di sebuah wilayah yang melimpah kekayaan alamnya, namun tak sedikit pun rakyat merasakan kekayaan alam yang notabene milik rakyat. 

Keserakahan penguasa dan oligarki telah merampas semua kekayaan alam, dan merekalah yang menikmati kekayaan alam sedangkan rakyat dibiarkan mandiri berjuang hidup demi meraih hidup yang layak. Walaupun hidup layak, makmur dan sejahtera hanyalah sekadar mimpi bagi rakyat, karena rakyat justru dijadikan “mesin penghasil uang” negara dengan berbagai pungutan pajak yang semakin mencekik. 

Alhasil, sebuah kemustahilan rakyat bisa hidup makmur sejahtera dalam sistem batil kapitalisme. Sistem yang menjadikn rakyat sebagai prioritas utamanya hanya akan terwujud dalam sistem berbasis syariat Islam. Sebab dalam sistem Islam, kekuasaan adalah sebuah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sehinggaseorang penguasa akan berhati-hati dalam menunaikan amanahnya. 

Tidak ada satupun kebijakan dan aturan yang diterapkan selain semata-mata untuk kemaslahatan rakyat. Termasuk pembangunan infrastruktur yang harus mengeluarkan anggaran dana dari kas negara hanya untuk kepentingan rakyat semata. Bukan untuk mengakomodir kepentingan penguasa atau pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan. Penguasa berjalan diatas aturan syariat Islam dan berjalannya seperangkat hukum sehingga periyahan dan pelayanan kepada rakyat berjalan sesuai ketentuan syariat. Sehingga mewujudkan rakyat makmur dan sejahtera bukanlah hal yang sulit.

Tatkala manusia yang membuat hukum pastilah akan menuai berbagai kerusakan dan berbagai problema kehidupan yang tak kunjung terselesaikan. Sebaliknya, tatkala sistem Islam yang diterapkan dan kehadirannya sebagai bentuk pengurusan dan periayahan umat, maka yang nampak adalah keberkahan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari sini kita akan bisa memilih, sistem apakah yang layak hadir ditengah kehidupan kita hari ini?