Prioritas Anggaran Publik, Antara Revitalisasi Museum dan Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Anggaran Publik, Antara Revitalisasi Museum dan Kesejahteraan Rakyat

Oleh Siti Rima Sarinah

Kota Bogor dikenal sebagai Kota Wisata terus berbenah diri untuk mempercantik wajah kota agar menarik para wisatawan untuk berkunjung dan berlibur di kota hujan. Berbagai macam pembangunan dilakukan di kota Bogor dengan menganggarkan dana yang tidak sedikit. Dari banyaknya proyek yang telah dilaksanakan di kota Bogor, kali ini pemerintah pun membuat “proyek baru” , yaitu revitalisasi Museum Pajajaran Batutulis. Dalam proyek ini, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 9 miliar. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan pentaan fasilitas seni dan budaya daerah, termasuk, Kota Bogor. Ia menyampaikan penataan ini dilakukan sebagai upaya untuk memajukan seni dan budaya di Jawa Barat, salah satunya dengan merevitalisasi Museum Pajajaran hingga perbaikan infrastruktur, baik jalan, trotoar maupun taman yang berada di kawasan Suryakencana hingga Batutulis. Dengan menyiapkan dana senilai 9 miliar, dikarenakan kondisi bangunan Museum Pajajaran saat ini mencerminkan sebuah museum (koranpikiranrakyat.com, 15/05/2026).

Anggaran Besar Untuk Museum, Berapa Untuk Rakyat?

Sangat miris rasanya membaca berita karena pemerintah dengan gercepnya menggelontorkan dana yang sangat besar demi untuk sebuah museum. Pasalnya, revitalisasi museum bukanlah sesuatu yang urgen dan bisa jadi dampaknya tidak dirasakan oleh rakyat. Pengeluaran anggaran yang sangat besar ini akan memunculkan sebuah pertanyaan apakah lebih penting melestarikan budaya daripada memenuhi kebutuhan rakyat yang sangat mendesak?

Pasalnya, pemerintah tidak pernah segercep itu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kepentingan rakyat, mengapa? Padahal anggaran negara itu merupakan amanah, bukan hanya sekedar angka yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Maka pemerintah tidak boleh mengeluarkan anggaran yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat atau tidak dibutuhkan oleh rakyat. 

Seharusnya, dana 9 miliar bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan kepentingan rakyat lainnya. Apalagi ada 33 ribu BPJS PBI warga Bogor yang dinonaktifkan oleh pemerintah. Padahal mereka sangat membutuhkan fasilitas kesehatan tersebut. Bahkan anggaran pendidikan yang dibutuhkan untuk mencerdaskan pun dialihkan untuk proyek MBG, yang membuat rakyat semakin sulit mendapatkan akses pendidikan. Belum lagi, masih banyak jalan yang rusak dan bolong yang sangat membahayakan rakyat serta membutuhkan dana untuk segera diperbaiki agar tidak ada lagi korban kecelakaan lalu lintas diakibatkan jalan yang rusak. 

Kepentingan Rakyat Diabaikan Demi Sebuah Proyek

Sudah sangat jelas revitalisasi museum, bukanlah hal yang urgen untuk dilakukan dan menghambur-hamburkan uang negara yang notabene uang rakyat. Namun inilah yang terjadi dalam sistem kapitalisme yang memandang segala sesuatu dari kacamata materi. Sehingga kerap kali mengabaikan kepentingan rakyat demi sebuah proyek yang sangat menguntungkan segelintir orang tertentu. Demi proyek inilah negara dengan mudahnya menghambur-hamburkan uang negara dan membuat rakyat kesulitan mendapatkan hajat hidup yang menjadi kewajiban negara. 

Inilah wajah pemerintah kapitalis yang lebih memprioritaskan proyek, yang berpotensi menghasilkan cuan daripada proyek yang tidak menguntungkan. Maka wajarlah kita banyak melihat proyek yang dilakukan oleh pemerintah, tak sedikit pun tak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Karena kapitalisme pada hakikatnya hanya menguntungkan para pemilik modal. Pemerintah pun menjadi buta dan tuli, tidak mendengar dan melihat jeritan rakyat serta kemiskinan yang melanda rakyat akibat dipimpin oleh penguasa hasil cetakan sistem batil kapitalisme.

Anggaran Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat

Negara menjadi pihak berwenang untuk mengelola anggaran negara sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tatkala ada proyek yang dilakukan oleh negara, bukan hanya dilihat sekadar proyek fisik semata, melainkan besarnya anggaran yang digunakan dan proyek tersebut diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Maka seorang pemimpin akan pandai memilih dan memilah setiap proyek yang akan dilakukan dan dari sisi urgensitasnya. Hal ini dilakukan agar tak ada anggaran yang dikeluarkan hanya untuk membangun proyek yang sifatnya tidak urgen atau tidak dibutuhkan oleh rakyat. Karena anggaran tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.

Jikalau revitalisasi museum dilakukan sebagai mengenalkan generasi terkait sejarah peradaban Islam, maka revitalisasi tersebut tidak membutuhkan dana yang besar dan dilakukan pada waktu yang tempat, tatkala kebutuhan pokok rakyat telah terpenuhi. Skala prioritas sebagai pelayan rakyat menjadi landasan bagi negara untuk mengayomi rakyat sebagai amanah yang menjadi tanggung jawabnya.

Alhasil, pengelolaan anggaran publik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat mustahil bisa terwujud dalam sistem kapitalisme.  Karena satu-satunya sistem aturan kehidupan yang terbaik, apabila yang diterapkan adalah aturan yang berasal dari zat pencipta manusia. Yang menjadikan pengurusan kepada rakyat sebagai amanah mulia yang akan ditunaikan dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Rakyat sejahtera, makmur dna bahagia menjadi hal yang nyata terwujud, jika sistem ini hadir dalam kehidupan kita hari ini.