Kesehatan Gratis Dengan Pelayanan Berkualitas, Potret Kesehatan Dalam Khilafah

 

Kesehatan Gratis Dengan Pelayanan Berkualitas, Potret Kesehatan Dalam Khilafah

Oleh: Siti Rima Sarinah

Salah satu dampak dari efisiensi anggaran adalah dicabutnya pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS PBI, sehingga menjadi beban baru bagi masyarakat. Pasalnya, fasilitas kesehatan tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya yang akan dikeluarkan.

Pada awalnya, pembiayaan BPJS PBI ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun, ketika kondisi perekonomian negara tidak baik-baik saja, pembiayaan tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah.

Pengalihan pembiayaan kesehatan ini tentu menjadi beban baru bagi pemerintah daerah. Dedie Rachim selaku Wali Kota Bogor mengusulkan agar pemerintah pusat kembali menanggung pembiayaan iuran PBI agar dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah. Usulan tersebut disampaikan dengan alasan bahwa pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan yang sangat kompleks di tengah dinamika politik, ekonomi, dan kondisi global yang terus berubah. Di sisi lain, daerah juga sedang memperkuat kapasitas fiskal agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. (Radar Bogor, 26/06/2026)

Kesehatan Tanggung Jawab Siapa?

Saling lempar tanggung jawab dalam pembiayaan kesehatan menjadi fragmen dalam sistem pemerintahan yang diterapkan saat ini. Padahal, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menerima dan mengalokasikan anggaran yang masuk ke kas negara sesuai kebutuhan daerah. Sebab, pemerintah pusat memiliki sumber-sumber pemasukan dari berbagai daerah yang wajib disetorkan ke kas negara sehingga memiliki keleluasaan mengatur alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk di daerah.

Namun anehnya, dengan dalih efisiensi anggaran, pemerintah pusat justru melempar tanggung jawab pembiayaan kesehatan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran karena dana yang dimiliki diprioritaskan untuk pembangunan dan pelayanan fasilitas publik. Belum lagi, tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang mampu menjadi sumber pemasukan. Akibatnya, daerah harus memutar otak mencari pendapatan, salah satunya melalui berbagai pungutan pajak yang berdampak langsung kepada rakyat.

Ironisnya, efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat justru lebih banyak diberlakukan kepada pemerintah daerah melalui pemangkasan atau pencabutan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN. Sementara itu, pemerintah pusat dinilai tetap leluasa menggunakan anggaran negara untuk memberikan berbagai fasilitas dan tunjangan mewah kepada para pejabat pusat. Kebijakan ini dipandang tidak adil karena efisiensi seharusnya diberlakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ketidakadilan kebijakan tersebut berdampak pada pemangkasan anggaran kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar rakyat lainnya. Anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rakyat justru dialihkan untuk berbagai fasilitas mewah pejabat. Penyalahgunaan alokasi anggaran bukanlah hal baru dalam sistem kapitalisme karena sistem ini dinilai berorientasi pada materi dengan menghalalkan berbagai cara.

Pelayanan Kesehatan Gratis Berkualitas

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok rakyat yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin dan memenuhinya. Pada hakikatnya, pemerintah beserta para pejabatnya memang bertugas melayani dan memfasilitasi seluruh kebutuhan rakyat dengan menyusun alokasi anggaran yang diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat, termasuk sektor kesehatan.

Rakyat memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan gratis. Namun, hal tersebut dinilai mustahil terwujud dalam sistem kapitalisme yang dianggap menjadikan kebutuhan dasar rakyat sebagai ajang bisnis. Menurut pandangan ini, hanya negara yang benar-benar mendedikasikan diri sebagai pelayan rakyat yang mampu menghadirkan pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kebutuhan publik lainnya secara optimal.

Sejarah pun mencatat keberhasilan sistem kesehatan yang mampu mendirikan ribuan rumah sakit lengkap dengan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang profesional. Setiap rakyat yang datang berobat disambut dengan baik dan memperoleh pelayanan serta obat-obatan yang berkualitas. Rakyat pun tidak perlu memikirkan biaya rumah sakit karena seluruh pelayanan kesehatan diberikan secara gratis, adil, dan merata.

Kemampuan negara membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan rakyat lainnya bukan berasal dari pajak ataupun uang rakyat, melainkan dari pengelolaan harta milik umum yang dilakukan negara. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai kebutuhan publik lainnya secara cuma-cuma.

Selain itu, pembiayaan untuk kepentingan rakyat dilakukan secara terpusat. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyusun alokasi anggaran yang kemudian disalurkan kepada daerah-daerah sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dengan alasan efisiensi anggaran.

Yang terpenting, tidak ada alokasi anggaran untuk memberikan berbagai fasilitas mewah kepada para pejabat sebagaimana dinilai terjadi dalam sistem pemerintahan saat ini. Kondisi tersebut dianggap dapat membuka peluang terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran. Seluruh dana yang dikeluarkan dari kas negara dipastikan digunakan sesuai peruntukannya. Apabila ada pejabat yang melakukan penyelewengan anggaran, negara akan menerapkan sanksi hukum yang tegas sehingga menimbulkan efek jera.

Mekanisme sistem pemerintahan inilah yang dinilai seharusnya hadir dalam kehidupan masyarakat hari ini. Sistem pemerintahan yang bersumber dari Zat Yang Maha Pencipta diyakini paling mengetahui aturan terbaik bagi manusia. Melalui sistem tersebut diharapkan lahir para pemimpin yang amanah, peduli, dan peka terhadap persoalan rakyat sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan sebagai potret nyata kehidupan masyarakat.